POLITIKSOSOKSUMSEL

PSBB Bentuk Tanggung Jawab Negara

Palembang Cemerlang – Berdasarkan PP No 21 Tahun 2020 PSBB tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait percepatan penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) arti dari kepanjangan PSBB itu sendiri adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya, PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang selama 14 hari.

Akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai Provinsi Sumatera Selatan akan menerapkan PSBB tekhusus di dua daerah yaitu kota Palembang dan Kota Prabumulih yang telah disahkan oleh pemerintah pusat melalui usulan Gubernur lalu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Minggu (17/5)

Menurut Dadang Apriyanto selaku mahasiswa Program Doktoral (S3) Hukum salah satu Universitas Sawasta di Jakarta menyampaikan Melalui Peraturan Pemerintah (PP) N0.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pada bagian lampiran Permenkes No. 9 Tahun 2020, dijelaskan bahwa PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ini artinya bahwa suatu daerah harus mengantongi izin terlebih dahulu untuk menetapkan pembatasan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sumatera selatan sudah tepat secara prosedural administrasinya.

Baca Juga  Update Situasi Terkini Covid-19 di Sumatera Selatan

Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) merupakan salah satu langkah atau upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan covid-19.Secara realitanya bahwa dampak dari covid 19 tidak hanya menyentuh dari sisi kesehatan saja tetapi banyak aspek yang tersentu mulai dari ekonomi, keamanan, ketertiban, politik serta sosial budaya

Merupakan kewajiban Negara dalam melindungi rakyatnya terhadap ancaman, gangguan yang membahayakan kehidupan Negara. Hal ini juga diamanahkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 di Alinea 4 dimana ditegaskan pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia.Melindungi dari segala ancaman yang membahayakan rakyat dan negara dalam konteks ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari ancaman wabah covid-19 yang melanda Negara Republik Indonesia dan Dunia.(*)

Baca Juga  Gubernur Sumsel Bentuk Tim Kajian Khusus Angkutan Batubara

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close