POLITIKSUMSELUncategorized

MAHASISWA Mempertanyakan Surat Himbauan Gubernur Sumsel dan Peran DPRD Sumsel untuk Menyelamatkan Pendidikan

Palembang Cemerlang – Sektor Pendidikan yang juga terdampak Bencana Covid-19 di Sumatera Selatan wajib diperhatikan oleh Pemerintah dan kita semua.

Terkait Hal Tersebut, Gubernur Sumsel (H. Herman Deru) membuat Video Himbauan Peringanan Biaya Kuliah dan mengeluarkan Surat Himbauan No. 420/4510/Set.3/Disdik. SS/2020. yang ditujukan kepada para Pimpinan Kampus Perguruan Tinggi se Sumatera Selatan tentang Keringanan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa yang bersifat PENTING.

Lalu, mungkinkah surat himbauan tersebut akan diindahkan oleh pihak Birokrat Kampus se Sumsel dengan Harapan pengurangan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa di Sumsel? Apakah surat itu Relevan dari segi Legalitas Formalnya? Atau hanya menjadi Surat Penghibur bagi mahasiswa? tentu hal ini memicu reaksi dan responsif dari Publik. Mahasiswa Bisa Apa?

Menyikapi hal tersebut, FORUM MAHASISWA PEDULI SUMSEL yang terdiri dari beberapa Organ Mahsiswa bergegas Surati DPRD SUMSEL untuk meminta Penguatan terkait Surat Himbauan Gubernur tentang Peringanan Biaya Kuliah UKT/SPP bagi Mahasiswa. Kamis (4/6)

Perwakilan Mahasiswa mengantarkan surat kepada Ketua DPRD Sumsel pada Hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 . Kemudian langsung direspon dan dijadwalkan untuk Rapat dengan Anggota DPRD KOMISI V bidang Pendidikan untuk membahas masalah pendidikan saat ini tentang Biaya Kuliah pada hari Kamis, 04 Juni 2020 di Kantor DPRD SUMSEL.

Hal tersebut disampaikan oleh Rudianto Widodo selaku Ketua FORUM SUARA MAHASISWA SUMSEL bahwasanya maksud dan tujuan inisiasi menyampaikan surat ke DPRD adalah berisi pertanyaan tentang kekuatan Surat Himbauan Gubernur dan Upaya apa yang dilakukan DPRD untuk membantu menyelamatkan Sektor Pendidikan.

Menurut Dodo, “pihaknya akan berupaya serta berjuang dalam menyelamatkan Pendidikan ditengah Pandemi Covid-19. Terkhususnya, permasalahan Biaya Kuliah yang hari ini wajib dibahas dengan serius, mengingat dampak pandemi kepada sektor ekonomi yang membebankan orangtua Mahasiswa.”

Baca Juga  HMI Kota Palembang : Kecewa Kurva Penularan Positif Covid-19 Belum Menurun

Penambahan tanggapan tentang permasalahan biaya kuliah di perguruan tinggi maupun swasta se Sumatera Selatan di sampaikan oleh beberapa perwakilan mahasiswa.

Yang Pertama dari Amir Iskandar selaku Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, beliau mengatakan, “Surat himbauan Bapak gubernur harus benar benar dikawal bersama, karna itu akan berdampak positive terhadap mahasiswa serta sekaligus membawa angin segar. Selama covid-19 banyak sekali keresahan keresahan masyarakat terutama mahasiswa, bagaimana tidak selama pandemi covid – 19 di Sumatera Selatan tidak ada sama sekali bantuan atau keringanan dalam pembayaran spp/ukt, harusnya kampus mengerti dan paham atas situasi yang terjadi.

“Gubernur jangan hanya berretorika saja, tapi harus segera merealiasikan secara intens terhadap PTN khususnya PTS. Bila perlu wujudkan kembali pendidikan gratis seperti gubernur sebelumnya.” tegas Amir.

Di tempat yang berbeda, Karan Havinas selaku Ketua DPM Universitas Kader Bangsa yang juga Ketua IMIKI Sumsel mengatakan, “Surat himbauan gubernur seperti tidak berpengaruh terhadap pihak kampus, mahasiswa masih tetap merasa sengsara terhadap beban biaya yang diberikan kampus semasa pandemi ini”.

Natasyah selaku Presiden Mahasiswa STIE ABDI NUSA juga turut berkomentar, “Surat ederan dari Gubernur Sumsel yang berkaitan tentang peringanan UKT, tampaknya baru dilirik oleh beberapa PTN maupun PTS. Tak sedikit yang baru membaca, namun tak segera diterapkan. Mahasiswa harus membayar UKT penuh, dalam kondisi yang serba sulit ini. Salah satu hal yang terjadi saat ini, mahasiswa harus membayar UKT dan juga biaya UAS agar bisa mengikuti UAS. Mau tidak mau, suka tidak suka, mampu atau tidak mampu mahasiswa harus membayar nya demi pendidikan. Hal itu membuat mahasiswa merasakan sulitnya bernafas di masa ini.

Baca Juga  Peluang Bisnis Makanan Olahan Siap Saji Justru Kian Terbuka Saat Pandemi Covid-19

Wahidin Selaku Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas IBA Palembang juga turut menuturkan, Surat yang di buat gubernur itu kurang efektif karena berisi hanya sebuah himbauan bukan kewajiban, kalau hanya sekedar himbauan berarti kampus belum tentu bisa memberi potongan uang UKT/SPP pada mahasiswa, kalau surat itu berisi kewajiban berarti pihak kampus wajib memberi keringanan UKT/SPP kepada mahasiswa dalam kondisi pandemi ini. Jadi harapan saya kepedulian besar pemerintah pada sektor pendidikan di kondisi susah sama susah ini agar memberi kewajiban kepada kampus kampus untuk meberi potongan uang UKT/SPP pada mahasiswa.

Kemudian pandangan satu frekuensi juga disampaikan oleh Abadan, selaku Ketua BEM FH Universitas Muhammadiyah Palembang yang mengungkapkan, “Kami Mahasiswa berharap agar DPRD dapat merekomendasikan kepada Gubernur SUMSEL untuk dapat mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang penurunan pembayaran UKT semester depan. Dikarenakan, PANDEMI COVID-19 sangat meresahkan terkhusus kami mahasiswa.” ungkap Abadan.

Kami menghimbau kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD SUMSEL untuk Serius dan Berperan penting selaku pemangku jabatan dan pemilik kuasa dalam menangani Covid-19 di Sumatera Selatan yang kian hari makin mencekam. Saatnya menguji solidaritas kita semua dalam melawan covid-19 dan fokus memperhatikan semua sektor terkhususnya ekonomi dan pendidikan yang terdampak pandemi. Tutup Rudianto Widodo selaku Ketua FORSUMA SUMSEL.(riil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close